Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Permasalahan Hukum Non Litigasi dan Pendampingan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan  di aula Pertemuan Royal Bay Hotel, Kamis 15 Juli 2023.

Ketua Panitia pelaksana FGD Erwin, SH. MH., yang juga selaku Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam Laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah Kepala Bagian Hukum dan Fungsional Analis Hukum serta sejumlah OPD se-Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dilatar belakangi oleh karena frekuensi permasalahan Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya banyak permasalahan sehingga apa yang dihadapi dapat didiskusikan untuk menciptakan  sinergitas  ASN dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, demikian halnya dalam melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum. 

Pada kesempatan yang sama Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Plt. Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan Marwan Mansyur., SH. MH,, dalam sambutannya sesaat sebelum membuka kegiatan ini menjelaskan bahwa disadari pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh ASN dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya belum berjalan secara maksimal sehingga perlu dilaksanakan penguatan pada Bagian Hukum dalam rangka melaksanakan fungsi Fasilitator dan Conseling untuk memberikan dasar pelaksanaan kegiatan dengan jelas untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan tindakan atau kepastian hukum yang jelas.

Pada kesempatan yang sama sebelum membuka kegiatan ini, Marwan menyampaikan materi Koordinasi APIP dalam Penanganan Laporan Dugaan Korupsi menjelaskan bahwa tujuan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan hukum khususnya tindakan yang mengakibatkan kerugian negara, ASN sangat diharapkan untuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum agar mendapatkan kepastian/kejelasan terhadap dasar pelaksanaan kegiatan,  lebih jauh Marwan menjelaskan bahwa perlu dipahami oleh ASN terhadap tata cara koordinasi APIP dan APH tanpa saling mengesampingkan tugas, fungsi dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara itu Prof.DR.Hambali Thalib.,SH.MH., selaku Pemateri utama dalam kegiatan ini, dalam materi Alternatif Penyelesaian Permasalahan Hukum melalui Konsep Non Litigasi yang memaparkan secara lengkap dan jelas upaya penyelesaian Non Litigasi baik melalui upaya Mediasi, Arbitrasi maupun melalui Restorative Justice System.

Editor................. HRM...Juni 2023

Foto................................. Biro Hukum