Pemerintah Kabupaten Pinrang segera mengambil alih Pengelolaan Mall Pinrang Sejahtera salah satu pusat perbelanjaan termegah di Kabupaten Pinrang setelah Mahkamah menolak permohonan Kasasi Pihak PT.Pinrang  Sejahtera yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Pinrang, sehingga Pihak PT.Pinrang Sejahtera yang dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan melakukan Wanprestasi terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Pengelolaan Gedung Mall Pinrang dengan Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tahun 2011 sampai dengan 2016, dengan biaya kontrak sebesar Rp. 650.000.000,- pertahun dan pihak pengelola tidak memenuhi prestasi sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.100.000.000,-/Milyar, yang seharusnya menjadi Pendapatan Asli Daerah/PAD yang tidak terealisasi.

Pasca putusan Kasasi  berbagai langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam rangka pengambil alihan pengelolaan Mall Pinrang sejahtera dengan melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Pj. Bupati Pinrang Ahmadi Akil meminta pengelolaan Mall Pinrang segera ditindak lanjuti Pasca turunnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2019 K/Pdt/2024 dengan melakukan identifikasi terhadap dampak-dampak yang akan ditimbulkan terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dimohonkan oleh JPN dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Pinrang, hal ini diungkapkan oleh Ahmadi Akil dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi diruang rapat Bupati Pinrang, Jumat  11 Oktober 2024 membahas permohonan Eksekusi oleh Jaksa Pengacara Negara /JPN Kabupaten Pinrang yang dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pompengan Jeneberang yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Balai Besar, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas PSDA, Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.

Dalam kesempatan itu Kepala Bagian Hukum Balai Besar Pompengan Jeneberang segera melakukan penilaian terhadap penanganan asset tanah terhadap bangunan Mall Pinrang dengan mengeluarkan rekomendasi teknis terhadap langkah langkah yang harus dilaksanakan dalam rangka menjamin pelaksanaan pengelolaan Mall Pinrang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Pinrang kepada Pj.Bupati mengatakan bahwa gugatan Mall Pinrang Sejahtera yang dilayangkan oleh Pengelola sudah in-kracht van gwijsde/telah berkekuatan hukum tetap oleh karena pada putusan tingkat pertama dalam gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh JPN dan Bagian Hukum Pemda Pinrang tergugat rekonvensi penggugat konvensi PT. Pinrang Sejahtera dinyatakan melakukan Wanprestasi dan diwajibkan untuk membayar tunggakan biaya sewa yang belum dibayarkan serta menhukum tergugat rekonvensi yang menempati gedung Mall Pinrang atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan tanah dan bangunan Mall Pinrang kembali kepada Penggugat Rekonvensi., yang dikuatkan dalam putusan Banding dan Menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT.Pinrang Sejahtera.

Pj.Bupati Pinrang menutup rapat koordinasi tindak lanjut Permohonan Eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Pinrang dengan harapan segera menindaklanjuti pelaksanaan Eksekusi ke-PN Pinrang, setelah pelaksanaan Eksekusi segera melakukan pertemuan kembali oleh OPD/Instansi terkait dalam rangka tertib pelaksanaan pengelolaan Mall Pinrang Sejahtera, serta meminta kepada Balai Besar Pompengan untuk mengeluarkan atau memberikan rekomendasi teknis sehingga pengelolaan Mall Pinrang Sejahtera dapat segera ditertibkan.

Sementara itu tindak lanjut penanganan melalui Kuasa Subtitusi Bupati Pinrang Nomor 180 /2273/Huk kepada Jaksa Pengacara Negara  dan Kuasa Khusus kepada Tim Hukum Pemerintah Kabupaten Pinrang Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang mengundang Pj.Bupati Pinrang untuk menggelar pertemuan dalam rangka mengambil langkah-langkah terbaik yang dapat dilakukan,  baik oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang, pihak PT.Pinrang Sejahtera maupun bagi sejumlah warga yang masih melaksanakan usahanya dilokasi Mall Pinrang Sejahtera, Selasa 12 Nopember 2024. Pada kesempatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Agung Bagus Kade Kusimantara menjelaskan bahwa terhadap perkara Mall Pinrang Sejahtera berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi maka segera dilakukan Eksekusi terhadap obyek sengketa walaupun pihak pengelola bermaksud untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.  Mewakili Pj.Bupati Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A.Tjalo Kerrang  menyampaikan apresiasi kepada Kajari besrta jajarannya yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam penanganan perkara ini selama tiga tahun 2021-2024 dan menyerahkan sepenuhnya  kepada Kejaksaan Negeri Pinrang melalui Jaksa Pengacara Negara/JPN terhadap upaya hukum dalam rangka penanganan Pengelolaan Mall Pinrang sejahtera dan terhadap Masyarakat yang sementara masih melakukan aktifitas dilokasi akan dilakukan pendataan dan pembinaan hingga akhir kontrak sewa dengan pihak PT.Pinrang Sejahtera yang seharusnya tidak melakukan kegiatan lagi sejak berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan sejak Desember 2016.