Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti oleh Inspektur Daerah se-Propinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri pula oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman dan Auditor Negara Dori Santoso menggelar kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sampai dengan semester I tahun 2022 yang diikuti oleh oleh Kepala Inspektorat Daerah Kab.Pinrang H.M.Aswin yang didampingi oleh sejumlah Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui zoom meting diruang Jendela Lasinrang pada Dinas Komunikasi dan Persandian Kabupaten Pinrang, Selasa 21 Juni 2022.

Dalam sambutannya pada Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2022,  Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Paula Henry Simatupang menjelaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan pemantauaan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sejauh mana Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah se-Propinsi Sulawesi Selatan, dimana untuk sampai saat ini Rekomendasi yang ditindaklanjuti baru mencapai angka 77.56% masih jauh dibawah target BPK secara Nasional diatas 80 %, sehingga pada kegiatan ini dapat diinventarisasi Permasalahan-permasalan yang sulit untuk ditindaklanjuti namun menurut Paula Henry Simatupang bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  pasal 20 ayat (1) bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi dalam hal tidak dapat dilaksanakan pejabat wajib memberikan alasan ungkap Paula pada kegiatan yang menampilkan prosentase tindaklanjut sampai dengan semester II Tahun 2021 dimana menunjukkan posisi Kab.Pinrang pada urutan ke-9 dari 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dimana dari 745 Rekomendasi telah ditindak lanjuti sebanyak 608 sesuai dengan rekomendasi atau sebesar 81,87 dan sisanya belum sesuai dengan rekomendasi.

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Sudirman Sulaiman dalam sambutannya usai Auditor Negara Dori Santoso memaparkan rekomendasi yang telah maupun yang belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang sekaligus membuka acara ini  menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Tindak Lanjut dengan mengeluarkan Instruksi kepada OPD-OPD terkait untuk aktif melakukan monitoring dalam rangka menyelesaikan rekomendasi BPK, namun yang terpenting menurutnya adalah interpretasi dalam setiap laporan dapat sejalan dengan auditor dengan tetap melakukan pendampingan dan pengawalan untuk mewujudkan rencana aksi sehingga Laporan Hasil Pemeriksaan dapat diselesaikan pada waktu yang telah ditetapkan. Lanjut Gubernur bahwa pihaknya sangat mengapresiasi Kabupaten Luwu Timur yang telah menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK sebesar 92.09%.

Sementara itu pada rapat pembahasan tindak lanjut di aula Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Kamis 23 Juni 2022 kepada Tim Pemantau Tindak Lanjut BPK yang sekaligus memberi apresiasi kepada bagian hukum atas Tindak Lanjut yang direkomendasikan BPK, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang Yosep Pa’o yang didampingi oleh Sub. Koordinator Bantuan Hukum telah menyelesaikan rekomendasi BPK yang harus ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum yaitu Daftar Program Pembentukan Daerah Kabupaten Pinrang tahun 2022 yang memuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PDAM dan PD.Karya, serta verifikasi yang dilakukan oleh Bagian Hukum terhadap usulan Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati mengenai  Tim-Tim terkait Dana Desa. (HRM.....Bankum 0622)