Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang gelar Sosialisasi Aksi HAM Kab.Pinrang Tahun Anggaran 2022., dengan tema " “Pengetahuan Dan Kesadaran Sektor Usaha/Bisnis Yang Komprehensif Tentang Mekanisme Penghormatan Hak Asasi Manusia” Sabtu 24 September 2022 diaula Kantor Bupati Pinrang. Dalam Laporannya Ketua Panitia Hariman Syamsul B., menjelaskan bahwa kegiatan ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional   HAM 2022-2025 yang merupakan pedoman bagi penyusunan program kegiatan dalam rangkapenghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia secara terencana dan berkelanjutan. RANHAM memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan Presiden tersebut mengatur 4 (empat) kelompok sasaran Aksi HAM, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Budaya dalam sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi ini menjelaskan bahwa Sangat Disadari Bahwa Masih Terdapat Tantangan Dibidang Pemajuan Ham Di Kabupaten Pinrang Khususnya Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Di Perusahaan Dewasa Ini,  diakibatkan Oleh Kondisi Perusahaan Yang Relatif Belum Stabil Karena Pandemi Covic-19 Yang Hampir Mempengaruhi Seluruh Sektor Usaha Dalam Upaya Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja Khususnya Pekerja Perempuan Dalam Kegiatan Dan Peluang Usaha, Baik Oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah Maupun Pihak Swasta. 

         Sekda BUDAYA menambahkan bahwa Namun Demikian Walaupun Dalam Kondisi Pandemi Kita Terus Berupaya Untuk Memenuhi Harapan Pemerintah Dalam Pelaksanaan P5 Ham Yaitu (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan) Ham Di Indonesia, Dimana Kabupaten Pinrang Dapat Meraih Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Ham Tahun 2019 Yang Penilaiannya Dilaksanakan Pada Tahun 2020, Sementara Kkp Ham Tahun 2020 Yang Penilaiannya Tahun 2021 Karena Kondisi Pandemi Yang Terus Meningkat Penilaian Ditiadakan Oleh Panitia Nasional Ranham Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tetapi Kita Tetap Memenuhi Dan Melaksanakan Kriteria Yang Telah Ditetapkan Yaitu Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Perempuan Dan Anak, Hak Atas Perumahan, Hak Atas Kependudukan Dan Hak Atas Lingkungan Yang Baik.

Pemerintah Kabupaten Pinrang Terus Mendukung Berbagai Upaya Pemerintah Dalam Rangka Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, Dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Dengan Melahirkan Beberapa Kebijakan Dalam Bentuk Peraturan Daerah Sebagai Pemenuhan Struktur Penegakan Ham Sejak Tahun 2020 S/D Sekarang Yaitu :Perda Nomor 3 Tahun 2020 Kab.Pinrang Nomor Tentang  Pembangunan Kepemudaan; Perda Kab.Pinrang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kabupaten Layak Anak; Perda Kab.Pinrang Nomor  5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat; Perda Kab.Pinrang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang  Pengarusutamaan Gender (Pug) Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Di Kab.Pinrang; Perda Kab.Pinrang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang  Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; Perda Kab.Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang  Perlindungan Anak Korban Kekerasan Di Kab.Pinrang; Perda Kab.Pinrang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang  Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha;  Perda Kab.Pinrang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang  Kawasan Bebas Rokok; dan Perda Kab.Pinrang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang  Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

    Lebih jauh BUDAYA dalam sambutannya yang didampingi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang YOSEP PA’O, bahwa Semua Pembangunan Yang Kita Laksanakan Dengan Seluruh Unsur Terkait Yang Kita Laksanakan Di Kabupaten Pinrang Merupakan Upaya Menegakkan Hak Asasi Manusia, Kita Bangun Infrastruktur Berupa Jalan, Berbagai Fasilitas Umum Baik Pendidikan, Kesehatan, Program Sosial Lainnya dan adapun Pembangunan Infrastruktur Yang Dialokasikan Dari Pemkab Pinrang Dalam APBD Tahun 2022 Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Khususnya Pada Sektor Kesehatan Dan Pendidikan  Adalah Sebagai Berikut; Sektor Kesehatan Nilai Total +Rp. 25.910.043.470 Yang Terdiri Dari Pembangunan Berupa Rehab 13 Buah Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Tersebar Di 12 Kecamatan Dan Sejumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya sementara Sektor Pendidikan Dengan Nilai Total Pembangunan Infrastruktur Melalui Apbd/Dak Tahun 2022 +Rp. 18.685.934.500,00 Yang Terdiri Dari Rehabilitas Sekolah Dasar Sebanyak 15 Unit Sekolah Dasar,  Pembangunan Berupa Rehabilitasi  9 Unit Sekolah Menengah Pertama Dan Fasilitas Pendidikan Lainnya Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kab.Pinrang Yang Tersebar Di 12 Kecamatan.

Sementara itu, Sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah Perusahaan dari 533 Total Perusahaan berdasarkan data B-04 DISNAKERTRANS, para Staf Bagian Hukum selaku Panitia Pelaksana, Kader KADARKUM, Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Pinrang, Kader Tim Penggerak PKK dari POKJA I, Pelaku UMKM dan sejumlah  Kelompok Masyarakat Pemerhati HAM didaerah ini menghadirkan Pemateri/Nara Sumber Kepala Bidang HAM Divisi Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh Dedy Ardianto Kepala Sub.Bidang HAM menyampaikan Materi Bisnis/Dunia Usaha dan HAM secara global dengan Tema “Peran Negara dalam Perlindungan HAM dan Bisnis” secara global.

Pemateri selanjutnya disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pinrang EDIA dengan tema Materi “Prinsip Kesetaraan dan Standar Kesetaraan di Tempat Kerja”  dan Materi dengan Tema “Pemenuhan Dan Kesadaran Sektor Usaha/Bisnis Yang Komprehensif Tentang Mekanisme Penghormatan Hak Asasi Manusia” menyampaikan peran HAM dalam dunia Usaha/Bisnis membahas mengenai Hak Pekerja Perempuan disampaikan oleh Kepala Dinas PM-PTSP Kab.Pinrang A.MIRANI.

Download Materi 

HRM...Bankum 9.22

-

-

-

Foto : Agus