Sangat disadari bahwa masih terdapat tantangan dibidang pemajuan ham di kabupaten pinrang khususnya pemenuhan hak-hak pekerja di perusahaan dewasa ini, diakibatkan oleh kondisi perusahaan yang relatif belum stabil karena pandemi covic-19 yang hampir mempengaruhi seluruh sektor usaha dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja khususnya pekerja perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta. Hal tersebut mendasari Kepala Desa Maritengngae Syamsul Taju untuk melaksanakan sosialisasi tentang Mekanisme Penghormatan Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Hak Perempuan disektor Usaha/Bisnis Selasa. 4 Oktober 2022 diaula Kantor Desa Maritengngae. Syamsul dalam sambutannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan solusi dan pengetahuan mendasar terhadap kelompok yang menjadi sasaran untuk menghormati Hak Asasinya sehingga pada kesempatan ini sangat mengharapkan pada anggota Kadarkum Maritengngae yang juga sebagai pesereta Sosialisasi dapat memahami dan mengaplikasikan ditengah-tengah masyarakat khususnya bagi Warga Desa Maritengngae yang memiliki Penduduk yang sebahagian besar adalah pekerja/karyawan pada perusahaan-perusahan baik yang ada di Desa ini maupun diluar daerah.

Sementara itu Camat Suppa Amran yang diamini oleh Bhabinkamtibmas Desa Maritengngae Hasan dalam sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi yang merupakan salah satu program Pemberdayaan Masyarakat  Desa sangat memberikan nilai positif dalam rangka upaya pembinaan masyarakat di Desa, oleh karena itu lanjut Amran Desa Maritengngae sebagai salah satu Desa dari 10 Desa dan Kelurahan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (KADARKUM) oleh karena itu pihaknya berharap Desa ini dapat menjadi contoh bagi desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Suppa pada khususnya dan yang ada di Kabupaten Pinrang pada umumnya sebagai Desa yang mengedepankan hukum atau norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Hariman menambahkan bahwa menyangkut pemberian pemahaman terhadap penghormatan Hak Asasi Manusia disektor usaha bisnis harus dilihat secara Komprehensif atau secara menyeluruh dan sebagai Sub Koordinator Bantuan Hukum mengatakan bahwa penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja yang berhadapan dengan hukum juga harus mendapatkan pelayanan Bantuan Hukum dan Pemerintah Kabupaten Pinrang telah menetapkan Peraturan Daerah sebagai inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yang nantinya akan diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan dari 4 (empat) Kelompok yang menjadi Sasaran dari dari Aksi HAM yaitu Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat yang ada didaerah ini sangat mengharapkan agar pemberian layanan bantuan hukum nantinya akan diupayakan dengan mekanisme Non-Litigasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui jalur Mediasi dan Restorative Justice untuk Kasus-kasus Pidana mengingat jalur ini akan mendapatkan rasa keadilan yang lebih tinggi dibanding melalui jalur Litigasi yang terkadang memerlukan waktu, tenaga dan biaya dalam penyelesaiaannya, olehnya itu Ketua Kadarkum Desa Maritengngae Jusmadi dalam kesempatannya meminta agar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Pinrang dapat menfasilitasi untuk mengusulkan kepada Bapak Bupati Pinrang membentuk Rumah Restorative Justice di Desa Maritengngae.

Berita : HRM........................................Bankum 04/10/22

Foto    : Agum Soebarkah---------------------------